Makalah Hak atas Tanah

TUGAS MAKALAH

“Hak Atas Tanah”

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah

“Hak Asasi Manusia”

Dosen Pengampu :

Abdul Halim, S. Pd, SH, MM, M. Pd

Di susun Oleh :

Muhammad Saifur Rohman

11.441.0041

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

UNIVERSITAS PANCA MARGA

PROBOLINGGO

2013

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas perkenan dan izinnya penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul “Hak Atas Tanah” sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Dalam penyelesaian makalah ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari pihak. Untuk itu pada kesempatan penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1.      Orang tua yang telah memberikan dorongan dan motivasi terhadap penulis selama pembuatan makalah ini.

2.      Bapak dosen yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan serta saran dalam pembuatan makalah ini.

Penulis masih menerima dengan tangan terbuka terhadap kritik dan saran dari pihak yang peduli terhadap makalah ini agar menjadi bahan perbaikan di kemudian hari. Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A.     LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan manusia, tanah merupakan faktor yang sangat penting. Karena pada kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah.Manusia hidup di atas tanah (bermukim) dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah, lebih dari itu tanah juga mempunyai hubungan yang emosional dengan manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah, bukan hanya dalam kehidupannya saja, untuk meninggalpun manusia masih memerlukan tanah sebagai tempat peristirahatan. Manusia hidup senang serba kecukupan jika mereka dapat menggunakan tanah yang dikuasai atau dimilikinya sesuai dengan hukum alam yang berlaku, dan manusia akan dapat hidup tentram dan damai jika mereka dapat menggunakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan batas-batas tertentu dalam hukum yang berlaku yang mengatur kehidupan manusia itu dalam masyarakat.

Kemudian dari hak-hak atas tanah itu yang kemudian menyangkut masalah dengan hak-hak konvensi. Diantara salah satu warisan feudal yang sangat merugikan rakyat ialah lembaga konversi yang berlaku dikeridenan Surakarta dan daerah istimewa Yogyakarta. Dalam tahun 1948 lembaga konversi dihapuskan yang salah satu contohnya ialah lembaga kadaster pada masa belanda. Kiranya ada baiknya juga untuk mengetahui sejarahnya, agar kita dapat mengerti dan menghargai tindakan revolusioner yang mengakibatkan hapusnya lembaga tersebut beserta hak-hak yang bersangkutan.

Sejak permulaan abad ke-19 orang-orang asing sudah mulai mengadakan usaha didaerah Surakarta dan yogjakarta, yang dulu disebut “vorstenlanden”. Didaerah-daerah tersebut semua tanah adalah milik Raja. Rakyat hanyalah sekedar memakainya saja. Mereka ini diwajibkan menyerahkan sebagian (seperdua atau sepertiga) dari hasil tanahnya kepada raja, jika yang dikuasainya tanah pertanian atau melakukan kerja paksa jika tanahnya tanah pekarangan. Kepada anggota keluarganya dan hamba-hambanya yang berjasa atau setia oleh raja diberikan tanah sebagai nafkah. Pembagian tanah itu disertai pula pelimpahan hak raja atas bagian hasil tanah tersebut diatas. Merekapun berhak menuntut kerja paksa. Stalsel ini disebut stalsel apanage.

Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam Hukum Agraria Nasional membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk, yaitu :

1. Hak-hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindah-tangankan kepada orang lain atau ahliwarisnya.
2. Hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder, yaitu hak-hak atas tanah yang bersifat sementara. Dikatakan bersifat sementara, karena hak-hak tersebut dinikmati dalam waktu terbatas, dan hak-hak itu dimiliki oleh orang lain.

Kemudian pada prosesnya pula dari stelsel apanage dihapuskan. Semua tanah itu diambil kembali oleh raja dan para bekas pemegang apanage mendapatkan tunjangan berupa uang setiap bulan. Rakyat diberi hak atas tanah dengan tidak ada kewajiban untuk melakukan kerja paksa. Dalam pada itu kepentingan paara penguasa tdaklah diabaikan begitu saja. Kepada mereka masih diberikan jaminan-jaminan istimewa, yang tidak dijumpai didaerah luar Surakarta dan Yogyakarta.

Didalam penguasaan-penguasaan yang dilakukan oleh warga asing. Olehkarenanya dapat kita melihat proses-proses yang menjadikan hak-hak atas tanah yang berada di Indonesia ini, apa sajakah yang menjadikan tanah itu merupakan hak penuh dari seseorang atau yang menjadi tanah-tanah sementara bagi setiap warga Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

A.     Hak-hak Atas Tanah

Penerapan hak-hak atas tanah, diatur didalam Pasal-pasal UUPA yang menyebutkan adanya dan macamnya hak-hak atas tanah adalah pasal 4 ayat 1 dan 2, 16  ayat 1 dan 53.

Pasal 4 ayat 1 dan 2 berbunyi sebagai berikut:

a)  Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya amacam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun  bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

b) Hak hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi kewenangan untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi.

Kemudian dari penjelasan hak-hak atas tanah yang dimaksud diatas ditentukan didalam pasal 16 ayat 1 serta ruang lingkup dari hak-hak tanah sampai kepada sifat yang bersifat sementara sebagaimana diatur pula didalam pasal 53.

Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam hukum agraria Nasional membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk. Pertama : hak-hak atas tanah yang bersifat primer. Kedua : hak hak atas tanah yang bersifat sekunder.

I.          Hak atas tanah yang bersifat Derevatif (sekunder)

Pengertian hak-hak atas tanah primer adalah hak-hak atas tanah yang dapat mempunyai waktu lama dan dapat berpindah tangankan kepada orang lain atas ahli warisnya. Dalam UUPA terdapat beberapa hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu:

                                             1.         Hak Milik atas tanah (HM)

Ketentuan mengenai hak milik disebutkan dalam pasal 16 ayat 1 huruf a UUPA. Secara khusus diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasla 27  UUPA. Menurut pasal 50 ayat 1 UUPA, ketentuan lebih lanjut diatur dengan Undang-undang.

                                             2.         Hak Guna Usaha (HGU)

Menurt pasal 28 ayat 1 UUPA, yang dimaksud hak guna usaaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yng dikuasai langsung oleh negara. Luas hak guna usaha untuk perseorangan minimalnya 5 hektar dan maksimalnya 25 hektar. Sedangkan untuk badan hukum luas minimalnya 5 hektar dan maksimalnya  diatur dalam pasal 5 UU No. 40 tahun 1996.

Subjek Hak guna usaha menurut pasal 30 UUPA jo. Pasal 2 PP No. 40 Tahun 1996, yaitu:

a.       Warga Negara Indonesia

b.      Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Terjadinya hak guna usaha karena adanya penetapan pemerintah. Jangka waktu hak guna usaha untuk pertama kalinya paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 25 tahun (pasal 29 UUPA). Permohonan perpanjangan jangka waktu diajukan selambat-lambatnya 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna usaha tersebut.

Hapusnya hak guna usaha berdasarkan pasal 34 UUPA, yaitu :

a)      Jangka waktunya berakhir

b)      Diberhrntikan sebelum janghka waktu berakhir karena sesuatu syarat tidak terpenuhi

c)      Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir

d)      Diterlantarkan

e)      Tanahnya musnah

f)        Ketentuan dalam pasal 3 ayat 2

                                             3.         Hak Guna Bangunan (HGB)

Menurut pasal 35 UUPA, hak guna bangunan, yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan milikya dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun.

Subjek hak guna bangunan, yaitu :

a.       Warga Negara Indonesia;

b.      Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia.

                                             4.         Hak pakai (HP).

Menurut pasal 41 ayat 1 UUPA, hak pakai, yaitu hak untk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain yng memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UUPA.

Sunjek hak pakai, yaitu :

a)      Warga Negara Indonesia

b)      Orng Asing yang Berkedudukan di Indonesia

c)      Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

d)      Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia

II.       Hak atas tanah yang bersifat Derevatif (sekunder)

Pengertian hak atas tanah ini ialah hak atas tanah yang tidak langsung bersumber kepada hak bangsa Negara Indonesia dan diberikan oleh pemilik tanah dengan cara memperolehnya melalui perjanjian pemberian hak antara pemilik tanah dan calon pemegang hak yang bersangkutan. Hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feodal, dan bertentangan dengan jiwa UUPA.

Hak Atas Tanah Yang Bersifat Sementara yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak guna bangunan atas tanah hak milik, hak pakai atas tanah hak pengelolaan, hak pakai atas tanah hak milik, hak sewa untuk bangunan, hak gadai (gadai tanah), hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil), hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Diantara macam-macam tersebut, yaitu:

1.      Hak Gadai

Pengertian hak gadai adalah penyerahan sebidang tanah milik seseorang kepada orang lain untuk sementara wktu yang disertai dengan pembayaran dengan ketentuan pemilik tanah dapat memperoleh kembali tanahnya apabila melakukan penebusan.

Jangka waktu hak gadai, dibagi menjadi 2, yaitu :

a.       Hak gadai yang lamanya tidak ditentukan

b.      Hak gadai yang lamanya ditentukan

Hapusnya hak gadai, karena :

a)      Telah dilakuktan penebusan

b)      Hak gadai sudah berlangsung 7 tahun atau lebih

c)      Adanya putusan pengadilan

d)      Tanahnya dicabut untuk kepentinga umum

e)      Tanahnya musnah

2.      Hak Usaha Bagi Hasil

Hak guna usaha ialah bentuk hak atas tanah yang dapat diberikan kepada pemegang hak. Menurut Boedi Harsono hak usaha bagi hasil adalah hak seseorang atau badan hukm (yang disebut penggarap) untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah kepunyaan pihak lain (yang disebut pemilik) dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya.

Jangka waktu hak usaha bagi hasil diatur dalam UU No. 2 Tahun 1960, yaitu Lamanya jangka waktu perjanjian bagi hasil untuk tanaah sawah sekurang-kurangnya 3 tahun dan untuk tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun.

Hapusnya hak usaha bagi hasil , yaitu :

a.       Jangka waktu berakhir

b.      Perjanjian dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak;

c.       Pemilik tanah meninggal dunia;

d.      Adanya pelanggaran oleh penggarap terhadap ;larangan dalam perjanjian;

e.       Tanahnya musnah

Kemudian akan hapusnya guna usaha, dapat pula terjadi diantaranya:

a)      Dicabut untuk kepentingan umum

b)      Ditelantarkan

c)      Ketentuan dalam pasal 30 ayat (2) (pasal 34 Undang-undang pokok Agraria.

3.      Hak Menumpang

Menurut Boedi Harsosno hak menumpang adalah hak yang memberi wewenang kepada seseprang untuk mendirikan dan menempati rumah diatas tanah pekarangan milik orang lain. Hak menumpang biasanya terjadi atas dasar kepercayaan pemilik tanah kepada orang dalam bentuk tidak tertulis, tidak ada saksi, dan tidak diketahui oleh peangkat Desa/kelurahan setampat, sehingga jauh dari jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Hapusnya hak menumpang atas faktor-faktor :

a.       Pemilik tanah mengakhiri hubungan hak menumpang

b.      Hak milik yang bersangkutan dicabuat untuk kepentingan umum

c.       Pemegang hak menumpang melepaskan secara sukarela

4.      Hak Sewa Tanah Pertanian

Hak sewa tanah pertanian adalah suatu perbuatan hukum dalam bentuk penyerahan kekuasaan tanah pertanian oleh pemilik ntanah pertanian kepada pihak lain dalm jangka waktu tertantu dan sejumlah uang sebagai sewa atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Hapusnya hak sewa pertanian , karena :

1)      Jangka waktunya berakhir

2)      Hak sewanya dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemilik tanah keculi diperkenankan oleh pemilik tanah

3)      Hak sewa dilepaskan sukarela oleh penyewa

4)      Hak atas tanah dicabut untuk kepentingan umum

5)      Tanahnya musnah.

B.     Aspek-aspek Konversi Hak-hak atas Tanah

Aspek-aspek konversi hak-hak atas tanah ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1.      Pengertian konversi

Konversi berasal dari bahasa belanda yang asalnya konvensi. Penggunaan makna konvensi dari bahasa belanda itu, di tafsirkan menjadi konversi. Konversi didalam kamus bahasa Indonesia yaitu perubahan pemilikan atas suatu benda. Kata konversi berasal dari bahasa latin convertera yang berarti membalikkan atau mengubah nama dengan memberikan nama dengan pemberian nama baru atau sifat baru sehingga mempunyai isi dan makna baru.

Sedangkan pengertian konversi dalam hukum agraria adalah perubahan hak lama atas tanah menjadi hak baru. Yang dimaksud dengan hak-hak lama adalah hak-hak atas tanah sebelum berlakunya UUPA, dan yang dimaksud dengan hak-hak adalah hak-hak yang memuat UUPA khususnya pasal 16 ayat 1, c.q hak milik, hak guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai.

2.      Tujuan Konversi

Tujuan daripada konversi adalah usaha-usaha untuk penataan kembali hak-hak atas tanah yang berasal dari hak-hak adat maupun hak-hak barat dan untuk mengembalikan fungsi sosial atas penguasaan tanah sesuai dengan pancasila dan UUD 1945 serta melenyapkan system barat.

3.      Terjadinya konversi

Pada prinsipnya konversi hak-hak lama menjadi hak baru sesuai dengan ketentuan UUPA, menurut ketentuan-ketentuan konversi terjadinya konversi karena tiga kemungkinan, yaitu:

a.         Konversi yang terjadi dengan sendirinya karena hokum

b.         Konversi yang terjadi setelah diperoleh suatu tindakan yang bersifat deklaratoir dari instansi yang berwewenang;

c.         Konversi yang terjadi melalui suatu tindakan yang bersifat konstitutif

4.      Pelaksanaan konversi

5.      Pelaksanaan konversi hak atas tanah secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

1.      Hak eigendom

a.       Hak eigendom dikonversikan menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat yang tersebut didalam ketentuan pasal 21 UUPA.

b.      Hak eigendom kepunyaan pemerintahan asing yang digunakan untuk rumah kediaman kepada perwakilan dan gedung kedutaan menjadi hak pakai (pasal 41 (1) UUPA, yang akan berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan itu.

c.       Hak eigendom kepunyaan orang asing, orang yang berkewarganegaraan rangkap dan badan-badan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 21 (2) UUPA , menjadi hak guna bangunan sesuai ketentuan pasal 35 (1) UUPA dengan jangka waktu 20 tahun.

2.      Hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud pasal 20 (1).

3.      Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar dan pertanian kecil dikonversikan menjadi hak guna usaha diatur dalam pasal 28 (1) yang akan berlangsung selama sisa waktu erfpacht tersebut, selama-lamanya 20 tahun.

4.      Hak consessi dan sewa kebun besar, dalam jangka waktu satu tahun harus mengajukan permintaan kepada menteri agraria agar haknya dikonversikan menjadi hak guna usaha.

5.      Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan dikonversikan menjadi hak guna bangunan yang berlangsung selama sisa waktu hak opstal dan hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun.

6.      Hak-hak tanah memberi wewenang sebagaimana hak yang dimaksud dalam pasal 41 (1)

C.     Konversi Hak atas Tanah

1.      Upaya Menuju Unifikasi dalam Hukum Tanah Indonesia

a)      Keadaan Hukum Tanah Indonesia sebelum Undang Undang pokok Agraria

Adapun yang berlaku dalam Hukum tanah Indonesia sebelum Undang Undang pokok Agraria adalah bersifat pluralistis,yang terdiri dari :

Ø  Hukum tanah adat;

Ø  Hukum tanah barat;

Ø  Hukum tanah antar golongan;

Ø  Hukum tanah administratif;

Ø  Hukum tanah swarapaja

b)      Tujuan Undang-Undang pokok Agraria

Undang Undang pokok Agraria, bertujuan:

Ø  Penghapusan/ mengakhiri Hukum Tanah Klonial.

Ø  Penghapusan Pluralisme Hukum Tanah Indonesia.

Ø  Sekaligus menciptakan pembangunan Hukum Tanah Indonesia.

Hal ini menjelaskan bahwa Undang Undang pokok Agraria, bertujuan menuju Unifikasi Hukum Tanah Indonesia dengan berlandasan kepada tujuan dari pembentukan tersebut.

c)      Konversi Sebagai Salah Satu Upaya Menuju Unifikasi Hukum Tanah Nasional

Salah satu upaya menuju Unifikasi Hukum Tanah Nasional, khususnya dalam hal penghapusan plurarisme Hukum Tanah Indonesia, Undang – Undang pokok Agraria mengenal suatu lembaga, yang disebut ‘’Konversi’’ , yang diatur dalam Bab IV, Ketentuan – Ketentuan Konversi Pasal I sampai dengan Pasal IX dengan ketentuan pelaksanaannya;

Dalam kaitannya ini, maka menurut Ir. Sutarja Sudrajat dalam pertemuan Konsultasi Tehnis  Kepala Direktorat Agraria Propinsi se–Indonesia pada tahun 1987 di Jakarta, telah di ajukan, dengan latar belakang Konversi yaitu :

a.       Penghapusan azas Domain

b.      Penghapusan Hukum Tanah, yaitu;

·        Swapraja

·        Barat

·        Administrasi

Sedangkan Hak-Hak atas tanah, sebelum berlakunya Undang- Undang Pokok Agraria berstatus.:

Ø  Bekas Tanah Hak Barat

Ø  Bekas Tanah Hak Adat  

Ø Bekas Tanah Swapraja

BAB III

PENUTUP

A.     KESIMPULAN

Penerapan hak-hak atas tanah, diatur didalam Pasal-pasal UUPA yang menyebutkan adanya dan macamnya hak-hak atas tanah adalah pasal 4 ayat 1 dan 2, 16  ayat 1 dan 53. Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam hukum agraria Nasional membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk. Pertama : hak-hak atas tanah yang bersifat primer. Kedua : hak hak atas tanah yang bersifat sekunder.

Aspek-aspek konversi hak-hak atas tanah ini dengan melihat dari makna konversi, yaitu yang menyebutkan bahwa: Konversi dalam hukum agraria adalah perubahan hak lama atas tanah menjadi hak baru. Yang dimaksud dengan hak-hak lama adalah hak-hak atas tanah sebelum berlakunya UUPA, dan yang dimaksud dengan hak-hak adalah hak-hak yang memuat UUPA khususnya pasal 16 ayat 1, c.q hak milik, hak guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai.

Prinsipnya konversi hak-hak lama menjadi hak baru sesuai dengan ketentuan UUPA, menurut ketentuan-ketentuan konversi terjadinya konversi karena tiga kemungkinan:

1.      Konversi yang terjadi dengan sendirinya karena hukum;

2.      Konversi yang terjadi setelah diperoleh suatu tindakan yang bersifat deklaratoir dari instansi yang berwewenang;

3.      Konversi yang terjadi melalui suatu tindakan yang bersifat konstitutif.

Pelaksanaan konversi hak atas tanah secara garis besar diuraikan yaitu terdiri dari:

1.      Hak eigendom;

2.      Hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud pasal 20 (1);

Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar dan pertanian kecil dikonversikan; menjadi hak guna usaha diatur dalam pasal 28 (1), dll.