Makalah Pentingnya Konsep Pembangunan

MAKALAH

“Pentingnya Konsep Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota Yang Berstrategi Organisasional Kemasyarakatan”

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah

“Sistem Administrasi Daerah dan Kota”

Dosen Pengampu :

Budi Hariyanto, SH, MH

Di susun Oleh :

Muhammad Saifur Rohman

11.441.0041

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

UNIVERSITAS PANCA MARGA

PROBOLINGGO

2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena atas rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Sistem Administrasi Daerah dan Kota, bertajuk “Pentingnya Konsep Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota yang berstrategi organisasional Kemasyarakatan”.

Adapun Makalah ini berisi tentang materi Sistem Administrasi Daerah dan Kota merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembangunan di Kota maupun di Desa baik itu dalam sector ekonomi maupun komunikasi lebih- lebih dalam tampaknya.

Akan tetapi mudah-mudahan makalah ini sedikitnya dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amiin

Probolinggo, 05 Januari 2014

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Administrasi merupakan hal yang sangat penting dalam rangkamelaksanakan suatu kegiatan, karena tanpa adanya administrasi tujuan yang ingindicapai tidak akan berjalan dengan baik. Setiap kebijaksanaan yang diambil harusmemperhitungkan masalah administrasi, sebab pelaksanaan administrasi tersebuttidak terlepas dari manajemen, Namun demikian kita harus memperhatikan apayang telah direncanakan oleh pemerintah dewasa ini yaitu masalah pembangunanyang masih giat-giatnya dilaksanakan.

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan desa pada satu sisi merupakan bagian dari pada pembangunan nasioanal, selanjutnya pada sisi yang lain keberhasilan pembangunan desa merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan. Masyarakat sebagai objek dari pada pembangunan perlu dilayani dandiikut sertakan dalam pembangunan dan juga diberikan pengertian yang sejelas- jelasnya tentang pengertian administrasi sehingga mereka dapat mengerti dan memahami arti dari pada administrasi yang sebenarnya.

Di dalam pelaksanaan administrasi pembangunan desa tentunya harus dilaksanakan dengan baik dan lancar karena setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu ada hubungannya dengan administrasi.

Berbicara mengenai masalah pembangunan daerah khususnya di desa dalam melihat kondisi masyarakat sekarang ini memang suatu hal yang menarik. Dalam pembangunan pedesaan yang akhir-akhir ini mendapat respon yang bagus dari pemerintah karena merupakan salah satu dari tujuan pemerintahan adalah menjadikan masyarakat yang makmur, sejahtera dan memperoleh kehidupan yang layak. Mengutamakan manusia dalam proyek-proyek pembangunan pedesaan dipandang manusiawi dari para perencana juga dapat pula diartikan sebagai suatu permintaan yang sungguh-sungguh agar memberikan prioritas pada factor dasar dalam pembangunan pedesaan. Proyek-proyek pembangunan pedesaan adalah sarana bagi pertumbuhan dan perubahan dalam hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi.

Dengan demikian pembangunan itu dapat lebih berdaya guna bagi masyarakat itu sendiri untuk memperoleh hasil guna yang maksimal. Dalam kenyataan sehari-hari, harapan tersebut masih belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan, karena pelaksanaan pembangunan desa belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan amasalah adalah :

1.2.1        Bagaimana Konsep pembangunan kota ?

1.2.2        Apa pentingnya pembangunan desa ?

1.2.3        Bagaimana Konsep Pengembangan desa ?

1.2.4        Bagaimana strategi organisasional pembangunan masyarakat desa ?

1.3  Tujuan

1.3.1        Agar kita dapat mengetahui pembangunan di kota sehingga nantinya aka ada perbedaan antara pembangunan di kota dengan pembangunan yang ada di desa.

1.3.2        Agar dapat kita menyatakan bahwa area dikota lebih sempit dibandingkan dengan area di daerah kabupaten terutama di desa tersendiri.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pembangunan Kota

1.      Pengertian Kota

Kota adalah suatu wilayah geografis tempat bermukim sejumlah penduduk dengan tingkat kepadatan yang relatif tinggi, dengan kegiatan utamanya di sektor nonpertanian. Masyarakat kota, selain terdiri atas penduduk asli daerah tersebut juga pendatang dan merupakan suatu masyarakat yang heterogen, tidak hanya dalam hal mata pencaharian, tetapi juga dalam hal agama, adat, dan kebudayaannya.

Kota dapat merupakan satu unit administratif yang mempunyai organisasi pemerintahan sendiri, seperti pemerintah daerah tingkat I (dati I), dalam hal ini khusus untuk Jakarta, kotamadya yang berstatus daerah tingkat II (dati II) sebagai ibukota propinsi, dan kotamadya daerah tingkat II lainnya, tetapi dapat pula merupakan bagian dari unit administrasi lain dalam wilayah kabupaten/ daerah tingkat II, seperti kota administratif, kotamadya administratif, kota kecamatan sebagai ibukota kabupaten, dan kota kecamatan.

Berdasarkan ukuran jumlah penduduk, kota diklasifikasikan sebagai megapolitan dengan jumlah penduduk di atas 5 juta, kota raya atau metropolitan dengan jumlah penduduk 1 sampai dengan 5 juta; kota besar dengan. jumlah penduduk 500.000 sampai dengan 1 juta; kota sedang dengan jumlah penduduk 100.000 sampai dengan 500.000; dan kota kecil dengan jumlah penduduk 20.000 sampai dengan 100.000. Kota-kota tersebut dapat mempunyai jangkauan pelayanan atau keterkaitan skala internasional, nasional, wilayah (melayani satu propinsi atau lebih) atau lokal (melayani beberapa kabupaten atau bagian dari satu kabupaten).

Suatu kawasan atau wilayah yang berciri kota dapat melebihi satu wilayah administrasi dan mempunyai satu kota atau lebih sebagai pusatnya, disebut sebagai daerah perkotaan. Kota atau daerah perkotaan dapat membentuk satu sistem karena saling keterkaitannya, baik secara fisik maupun secara sosial ekonomi. Untuk kepentingan perumusan kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan, kota atau daerah perkotaan dibagi atas empat kelompok perkotaan berdasarkan peranan dan fungsi pelayanannya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Keempat kelompok tersebut adalah kota atau daerah perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional, kota atau daerah perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah, kota atau daerah perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal, dan kota atau daerah perkotaan lainnya yang mempunyai fungsi khusus dalam menunjang sektor ekonomi tertentu.

2.      Kota Sebagai Pusat Kegitan Nasional

Pusat kegiatan nasional adalah daerah perkotaan atau kota yang mempunyai wilayah pelayanan skala nasional, di samping merupakan pintu gerbang bagi keluar masuknya arus barang dan jasa, juga merupakan simpul perdagangan dunia internasional. Daerah tersebut merupakan pusat pelayanan jasa, produksi, dan distribusi serta merupakan simpul transportasi untuk pencapaian beberapa pusat kawasan atau propinsi. Kota metropolitan dan kota besar biasanya termasuk dalam kelompok ini karena kelengkapan sarana dan prasarana yang telah dimilikinya.

Adapun pusat kegiatan wilayah adalah daerah perkotaan atau kota yang mempunyai wilayah pelayanan yang mencakup beberapa kawasan atau kabupaten, merupakan pusat pelayanan jasa, produksi dan distribusi, serta simpul transportasi untuk dan dari kawasan atau kabupaten. Kelompok ini biasanya meliputi kota besar dan kota sedang. Kelompok ketiga adalah pusat kegiatan lokal, yaitu daerah perkotaan atau kota yang mempunyai wilayah pelayanan beberapa kawasan dalam kabupaten dan umumnya merupakan kota sedang atau kota kecil.

Kelompok yang keempat adalah daerah perkotaan atau kota yang mempunyai fungsi pelayanan khusus dalam menunjang pengembangan sektor strategis, menunjang pengembangan wilayah baru atau penyebaran kegiatan ekonomi dan berfungsi pula sebagai daerah penyangga aglomerasi pertumbuhan pusat kegiatan yang sudah ada. Tujuan pengelompokan tersebut adalah untuk dapat merumuskan kebijaksanaan yang lebih terarah dan sesuai dengan setiap kelompok tersebut.

3.      Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Kota di Indonesia

1)      Aktivitas kota (baik dominasi kegiatan pemerintahan/politis, perdagangan, pertahanan, pertambangan, manufaktur, dsb) yang pada akhirnya membentuk citra (image) kota. Citra kota tersebut dapat menentukan struktur simbolis yang akan diperhatikan, diingat dan dianggap penting oleh oleh kelompok-kelompok pemukim di kota itu atau oleh para pengunjung.kemudian;

2)      Aktivitas kota tentunya sangat ditunjang oleh potensi fisik wilayah;

3)      penduduk kota (baik penduduk asli maupun pendatang) yang melakukan aktivitas pemenuhan kebutuhan hidupnya di kota juga merupakan tulang punggung penggerak dinamika kehidupan kota;

4)      Berbagai faktor-faktor di atas akhirnya perlu ditunjang dengan faktor kebijakan politis  pemerintahan yang berwenang yang juga mendorong tumbuh dan eksisnya suatu kota.

2.2 Pentingnya Pembangunan Desa

Indonesia baru dapat disebut makmur kalau desa ikut makmur. Ketahanan nasional baru dapat disebut tangguh apabila seluruh segi-segi strategis kehidupan negara seperti sector ekonomi, komunikasi, transportasi laut, udara, darat, pabrik-pabrik besar dan lain-lain terkendali oleh pemerintah. Tetapi, hampir semua sektor ekonomi berada ditangan orang asing. Dilihat dari segi ketahanan nasional sector ekonomi yang  seharusnya didominasi orang Indonesia asli secara merata di seluruh Indonesia.  

Dalam pola ketahanan nasional di masa depan, faktor desa perlu dibahas dan diperhatikan lebih serius serta dikonsepkan secara mendasar dan dikembangkan secara maksimal. Karena tidaklah berlebihan kalau disebut “pembangunan Indonesia tidak ada artinya tanpa membangun desa, ketahanan nasional berakar di desa, hari depan Indonesia terletak dan tergantung dari berhasilnya kita membangun desa”. Pembangunan memang identic dengan hal-hal yang bersifat fisik. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dapat dilakukan melalui pembangunan yang berbasis kemasyarakatan. Salah satu upaya yang dilakukan melalui Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM).

Dengan program tersebut dari pihak pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian di desa  secara optimal. Karena cukup banyak potensi desa yang belum maksimal dikembangkan dalam mensejahterakan masyarakat. PKPBM dilaksanakan melalui kemitraan multipihak pemangku kepentingan dengan pembentukan forum PKPBM antardesa dimana tugas forum merumuskan dan membahas hal-hal strategis dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Tahap perencanaan PKPBM harus memperhatikan beberapa hal, termasuk permasalahan tata ruang, profil maupun potensi unggulan desa.

 Memang perlu disadari lebih lanjut dan dikaji lebih mendalam, bahwa sejak dahulu kala sampai sekarang desa merupakan dan tetap berfungsi sebagai tulang punggung kehidupan social politik Indonesia. Maka dari itu, sangatlah penting pembangunan desa dalam kondisi sekarang ini.

2.3     Pengembangan Desa

1.      Pengertiaan Desa

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 (UU No. 5/79) tentang Pemerintahan Desa disebutkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbeda dengan kota, desa mempunyai tingkat kepadatan yang tidak terlalu tinggi dan biasanya kegiatan utamanya adalah di sektor pertanian. Masyarakat desa pada umumnya merupakan masyarakat homogen dalam hal agama, adat, kebudayaan, dan juga dalam mata pencahariannya. Selanjutnya, sekelompok desa yang memiliki keterkaitan fungsional yang erat, baik secara sosial maupun ekonomi, akan membentuk suatu kawasan atau daerah perdesaan. Pada umumnya desa ini adalah dari kelompok atau tipe desa yang sama dan mempunyai sebuah pusat antar desa.

Desa yang terdapat di Indonesia beragam kondisi, karakteris¬tik sosial ekonomi, dan tingkat perkembangannya. Berdasarkan tingkat perkembangannya, diukur antara lain dari tingkat pendapatan, peran serta masyarakat dalam pembangunan, tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan masyarakatnya.

Oleh sebab itu, dikenal desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada baik yang masih berada pada tingkat mula, tingkat madya, maupun yang sudah tingkat lanjut. Berdasarkan potensi dominan yang diolah dan dikembangkan menjadi sumber penghasilan dan lapangan usaha masyarakatnya, desa dapat digolongkan sebagai desa nelayan, desa persawahan, desa perladangan, desa peternakan, desa perkebunan, desa kerajinan atau industri kecil, desa industri sedang dan besar, desa perdagangan, dan sebagainya. Berdasarkan lokasinya, desa dapat dibedakan antara desa yang masih terpencil, terisolasi, desa kepulauan, dan desa yang dekat atau mudah aksesnya ke kota. Hal itu mempengaruhi karakteristik desa dan tingkat perkembangannya.

2.      Konsep Pengembangan Desa

Konsep perencanaan pengembangan desa mencakup 5 dimensi sebagai pilar utama yaitu menyangkut tata ruang desa, perekonomian desa, sosial budaya desa, mitigasi bencana, lingkungan hidup.

1)   Tata ruang desa : rehabilitasi, rekonstruksi dan pengembangan desa. Selain itu, juga mampu menampung pertumbuhan ruang di masa datang secara fleksibel dan mampu menampung kebutuhan perbaikan struktur tata ruang desa melalui konsolidasi lahan (jika diperlukan). Konsep ini sesuai dengan muatan PP no 2 tahun 2005.

2)   Perekonomian Desa : meningkatkan penghasilan taraf kehidupan masyarakat dan pembangunan sarana ekonomi berbasis potensi lokal,  pengembangan usaha mikro, kelembagaan ekonomi dikaitkan dengan  sumber daya manusia.

3)   Sosial Budaya Desa : pembangunan pendidikan, sosial dan penguatan adat istiadat setempat dalam rangka pengembangan partisipasi masyarakat yang melibatkan segenap lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya kelompok anak-anak pemuda dan wanita.

4)   Mitigasi bencana : penataan ruang desa dengan fungsi khusus yaitu mitigasi bencana, berupa pembangunan daerah  daerah yang rawan bencana dan tempat tempat yang digunakan untuk penampungan evakuasi warga ketika terjadi bencana.

5)   Lingkungan hidup : penataan lingkungan yang menjaga keseimbangan holistik antara kawasan budidaya dengan kawasan lindung dalam upaya menjaga kelestarian penghidupan sebagian besar masyarakat. Penataan dilakukan juga terhadap pengelolaan di sektor pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, kehutanan untuk meminimalisir ketidakseimbangan ekosistem.

6)   Desa Panggungharjo terletak di Kecamatan Sewon termasuk dalam wilayah pengembangan yang diarahkan pada kawasan kerajinan kayu/meubel yang termasuk rawan gempa. Secara umum Kecamatan Sewon merupakan kawasan yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, lahan kering dan peternakan dan Industri. Arah pengembangan / startegi Kabuapten Bantul khususnhya kawasan Sewon dikembangkan sesuai dengan potensi wilayah yang ada. Pengembangan industri kerajinan, pertanian basah, ahan kering dan lain-lain.

2.4 Strategi Organisasional Pembangunan Masyarakat Desa

Dalam pembangunan pedesaan terdapat berbagai macam strategi yang mendorong untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Strategi organisasional yang ada sangat mirip dan saing bersilangan satu sama lain. Ada empat strategi oganisasional  yang akan menjelaskan masalah pembangunan pedesaan, antara lain  

2.4.1 Strategi Pembangunan Gotong Royong

Strategi pembangunan gotong royong melihat masyarakat sebagai suatu system social yang terdiri atas bagian-bagian yang terintegrasi secara normatif. Strategi pembangunan gotong royong merupakan strategi perubahan kemasyarakatan yang berlandaskan partisipasi luas seluruh lapisan masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila strategi ini percaya bahwa perubahan- perubahan kemasyarakatan dapat dicapai secara optimal melalui partisipasi dari segenap lapisan masyarakat.

2.4.2 Strategi Pembangunan Teknikal-Provesional

Strategi ini menganggap bahwa berbagai kendala structural dan institusional telah menyebabkan terjadinya penyesuaian- penyesuaian yang disfungsional terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal. Strategi ini juga memberikan peranan yang lebih kritikal pada agen-agen pembaharuan di dalam progam-progam pembangunan setra menyediakan pelayanan yang diperlukan untuk merealisasikan progam-progam pembangunan. Semua diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, tergantung pada pertimbangan agen pembangunan di dalam konteks organisasional di mana Dia bekerja.

2.4.3 Srategi Konflik

Strategi konflik menyatakan bahwa masyarakat sebagai suatu system yang memelihara dan menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan yang terus berubah melalui alokasi dan penggunaan kekuasaan yang tidak merata di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat.  Strategi konflik menganjurkan kristalisasi masalah-masalah kemasyarakatan dan organisasi lapisan penduduk miskin yang kurang beruntung untuk melakukan aksi melawan status quo dengan semboyan “mari kita bersatu untuk mengganyang kaum penindas”. Sehingga, orang mengetahui musuh merekadan mengorganisasi aksi masa untuk menekan sarana-sarana tertentu (Rothman, 1974:30).

2.4.4 Strategi Pembelotan Kultural

Strategi pembelotan kultural menyadari bahwa kebanyakan anggota masyarakat kotemporer telah gagal di dalam mewujudkan potensi-potensi kemanusiaan mereka. Strategi pembelotan kultural memberikan tekanan yang sangat besar terhadap pentingnya perubahan pada tingkat subyektif individual mulai dari perubahan diri dan nilai-nilai pribadi menuju pembentukan gaya hidup baru yang lebih bersifat manusiawi. Strategi pembelotan kultural menganjurkan suatu masyarakat yang kurang bersifat urbanized kurang dikuasai oleh dorongan-dorongan masyarakat industrial yang menekankan produktivitas, lebih ditandai oleh operasi yang bersekala kecil dan bersifat local serta dijiwai oleh  hubungan-hubungan social yang bersifat pribadi dan partisipatif.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pelaksanaan pembangunan  pada hakikatnya merupakan bagian yang penting dari keseluruhan usaha pembangunan sebagai realisasi dari cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, karena pada hakikatnya pembangunan desa memerlukan suatu konsep dari tahap pelaksanaan yang konsekuen untuk mencapai hasil yang memuaskan. Untuk dapat terciptanya perencanaan dan tahap pelaksanaan yang demikian itu bukanlahsuatu hal yang mudah.

Itu semua harus melalui suatu sistem administrasi pembangunan yang logis serta harus adanya usaha untuk melibatkan masyarakatsecara lebih luas dan merata dalam kegiatan produktif dan usaha-usaha pembangunan. Usaha pembangunan administrasi dilakukan melalui penelaahkondisi aministrasi aparatur pada sesuatu waktu tertentu.

3.2 Saran dan Kritik

Selayaknya kita sebagai hamba Allah SWT, tidak ada yang sempurna kecuali sang Pencipta saja, begitu juga dengan makalah ini, sangat banyak memiliki kekurangan maka dari itu saya pribadi mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari yang kurang baik sehingga menjadi baik, bukan saran dan kritik yang mengundang emosional.